Apindo: Pemerintah perlu waspadai pelemahan ekonomi

Apindo: Pemerintah perlu waspadai pelemahan ekonomi

Ada dua hal yang perlu dimitigasi dengan baik, yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi dan inflasi yang tetap merangkak naik

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebut pemerintah perlu mewaspadai pelemahan pertumbuhan ekonomi selepas Financial institution Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Opposite Repo Fee sebesar 50 foundation poin menjadi 4,25 persen.

“Ada dua hal yang perlu dimitigasi dengan baik, yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi dan inflasi yang tetap merangkak naik,” kata Ajib dalam keterangan resmi, Jumat.

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan BI dapat semakin menekan pelaku usaha yang sudah tidak lagi menerima insentif fiskal dari pemerintah, sehingga biaya produksi juga berpotensi meningkat.

Baca juga: Bank Indonesia naikkan suku bunga acuan 50 bps, menjadi 4,25 persen

Ia memandang inflasi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga dari sisi penawaran karena tarif PPN yang naik menjadi 11 persen pada 1 April 2022, kenaikan harga BBM pada 3 September 2022, dan kondisi geopolitik yang mengganggu rantai pasok world.

“Pemerintah perlu lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi sehingga efek inflasinya tetap bisa terjaga, misalnya kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha yang kembali diperpanjang karena narasi besar atas potensi inflasi. Dengan pola pembiayaan yang lebih terukur dan dapat terkendali, dunia usaha akan mempunyai fleksibilitas,” ucapnya.

Sampai akhir tahun, pertumbuhan ekonomi cenderung akan bergerak di angka 5 persen, tetapi inflasi yang berpotensi mencapai degree lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi perlu diwaspadai.

Baca juga: Sri Mulyani tetap waspada “capital outflow” akibat suku bunga Fed naik

“Ketika kondisi tingkat inflasi di atas pertumbuhan ekonomi terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat akan turun dan terkorbankan,” katanya.

Pasalnya konsumsi masyarakat menopang secara signifikan pertumbuhan ekonomi sebagaimana pada 2021 sebesar 54 persen Knowledge Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang oleh konsumsi masyarakat senilai Rp16.970,8 triliun.

“Namun demikian, untuk jangka pendek, pemerintah sudah cukup tepat dengan mendorong Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambilkan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ucapnya.

Baca juga: Ekonom nilai intervensi pemerintah terkait kenaikan barang sudah tepat

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link


Leave a Reply

Your email address will not be published.