Denpasar (ANTARA) – Kantor Perwakilan Financial institution Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mencatat transaksi penukaran uang pada cash changer berizin di Pulau Dewata pada 2022, setiap bulannya mencapai rata-rata Rp627 miliar.

“Transaksi cash changer berizin di Bali periode Januari sampai dengan Juli 2022 sebesar Rp4,39 triliun atau rata-rata transaksi setiap bulan mencapai Rp627 miliar,” kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Kamis.

Ia menambahkan, jumlah rata-rata transaksi tersebut meningkat sebesar 161,25 persen dibandingkan dengan rata-rata transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp240 miliar.

Saat ini, terdapat 532 kantor cash changer berizin (103 kantor pusat dan 429 kantor cabang) yang berada di bawah pengawasan BI Bali telah beroperasi secara standard.

“Seiring dengan semakin tingginya wisatawan asing yang datang ke Bali, menimbulkan risiko semakin banyak bermunculan cash changer tidak berizin. Hal ini, terdeteksi dari pemberitaan dan laporan masyarakat kepada pihak berwenang,” ujar Trisno.

Cash changer tidak berizin banyak ditemukan di berbagai destinasi tujuan wisata di Bali seperti Kuta, Legian, Seminyak, Canggu, Sanur, dan Ubud.

“Cash changer tidak berizin berpotensi melakukan modus penipuan dan digunakan untuk tindak kejahatan pencucian uang serta pendanaan terorisme,” ucapnya.

Hal ini, kata Trisno, tentu saja dapat mencoreng citra pariwisata Bali sehingga cash changer tidak berizin perlu ditertibkan untuk melindungi industri cash changer.

Sebelumnya, Financial institution Indonesia bekerja sama dengan pihak berwenang telah melakukan penertiban cash changer tidak berizin di berbagai tempat, sehingga dapat membuat jera bagi para pelaku.

“Saya melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan di Kuta, Legian, Seminyak, Canggu, dan Ubud mulai memberikan efek jera ke cash changer tidak berizin tersebut,” ujar Trisno.

Namun, diakuinya berbagai tantangan masih ditemukan dalam melakukan penertiban cash changer tidak berizin karena tidak semua wisatawan asing memahami bertransaksi valuta asing di cash changer berizin.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjaga citra positif pariwisata Bali. Financial institution Indonesia, pemda, pelaku pariwisata hingga desa adat telah membuat mekanisme dalam melakukan penertiban cash changer,” katanya.

Menurut Trisno, Financial institution Indonesia akan terus melakukan edukasi terutama di tempat-tempat strategis. Edukasi kepada pelaku pariwisata, bendesa adat, dan satpol PP yang bertindak sebagai frontliner perlu digalakkan agar mampu meminimalisir munculnya cash changer tidak berizin.

“Aspek preventif atau pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lebih diutamakan, diikuti dengan upaya represif melalui pelaksanaan inspeksi mendadak atau sidak,” ujarnya.

BI Bali telah melakukan berbagai edukasi terkait cash changer salah satunya melalui video. Pembuatan video edukasi ini diperuntukkan bagi wisatawan asing agar menukarkan valasnya di cash changer berizin.

Selain itu, BI Bali juga berkolaborasi dengan influencer dan komunitas di media sosial, serta membuat flyer, roll banner, dan akrilik untuk ditempatkan pada daerah tujuan wisata yang memiliki risiko tinggi munculnya cash changer tidaak berizin.

Kemudian untuk meningkatkan layanan virtual dalam penyelenggaraan cash changer, BI Bali bekerja sama dengan Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Bali mengembangkan aplikasi penukaran valas (www.authorizedmoneychanger.identity). Aplikasi ini menyediakan informasi lokasi dan nilai tukar dari cash changer berizin yang ada di wilayah Bali.

Baca juga: Asosiasi Valas Bali soroti masih adanya usaha tukar uang tanpa izin

Baca juga: BI-Polda NTT tertibkan tempat penukaran valuta asing tak berizin

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *