Ini memang goal jangka panjang, namanya reform tidak bisa sesaat, goal jangka panjang

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan goal jangka panjang dari reformasi administrasi perpajakan.

“Ini memang goal jangka panjang, namanya reform tidak bisa sesaat, goal jangka panjang,” kata Suryo dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan yang diselenggarakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan penerapan ini membuat masyarakat Indonesia secara langsung berada di dalam sistem perpajakan, sehingga akan memudahkan mereka dalam melakukan transaksi perpajakan.

“Ini bagian dari reformasi administrasi yang akan dilakukan. Jadi harapannya dengan menggunakan NIK dapat memudahkan masyarakat,” kata Suryo.

Namun, menurut dia, adanya penerapan ini tidak lantas membuat semua masyarakat Indonesia berkewajiban membayar pajak.

Dia memastikan masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta according to bulan atau Rp54 juta according to tahun, tetap tidak berkewajiban membayar pajak, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bottomline nya belum tentu yang semua NIK dimiliki oleh orang Indonesia, wajib membayar pajak. Kalau di bawah Rp4,5 juta (according to bulan) dia gak wajib membayar pajak,” kata Suryo.

Dia melanjutkan penerapan ini merupakan reformasi administrasi untuk menyatukan information dan informasi yang ada di kementerian/ lembaga (Okay/L) dan institusi privat yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan DJP menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang berbasis self assesement, yakni masyarakat diberikan kesempatan untuk menghitung sendiri pajaknya, hingga DJP mendapatkan information dan informasi pembanding.

“Kalau kami nggak punya information pembanding laporan, yang disampaikan Wajib Pajak (WP) ya benar,” kata Suryo.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menetapkan penggunaan NIK sebagai NPWP pada 14 Juli 2024, yang akan ditransisikan hingga 2023, dan berlaku pada 1 Januari 2024 secara penuh.

Baca juga: DJP bakal terus tingkatkan kesadaran masyarakat pada pajak

Baca juga: Penyidik DJP sita 4 truk tangki BBM bukti penggelapan pajak

Baca juga: DJP optimistis penerimaan pajak di 2023 akan sesuai target pemerintah

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *