Palangka Raya (ANTARA) –

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi konsistensi pemerintah daerah di wilayah setempat dalam pengelolaan keuangan.

 

Mewakili Menteri Keuangan RI, Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo di Palangka Raya, Jumat, menyerahkan plakat dan piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan kepada Gubernur Kalteng, Wali Kota Palangka Raya, dan Bupati dari 13 kabupaten yang kembali berhasil mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021.

 

“Konsistensi untuk terus mempertahankan raihan opini WTP hingga saat ini, bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus diraih dalam suasana yang sangat tidak biasa (additional peculiar), di tengah suasana pandemi COVID-19,” katanya.

 

Hari Utomo menjabarkan, sejak 2019, seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalteng telah seluruhnya meraih Opini WTP. Hal ini membuktikan di tengah situasi sulit yang menuntut kinerja pengelolaan APBN dan APBD yang optimum, Tim Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah tetap mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara dan daerah secara bertanggung jawab, meski tantangannya sangat luar biasa.

 

Lebih lanjut dia berpesan, pembangunan tata kelola keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, tentu tidak hanya sekadar dari sisi standing hasil audit BPK saja.

 

“Namun demikian yang paling penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di tingkat pusat dan daerah, terutama dalam memecahkan masalah yang dihadapi negara,” terangnya.

 

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, penghargaan dari Kementerian Keuangan ini diharapkan menjadi semangat dan motivasi untuk terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

 

“Baik melalui penerapan kaidah-kaidah terbaik yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan, sehingga program pembangunan maupun pelayanan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

 

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *