banyak hal bisa dilakukan untuk menambah setoran modal, bisa dengan proper factor, pemupukan laba, mengundang mitra strategis, menyetorkan saham, dan IPO

Jakarta (ANTARA) – Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko mengatakan perbankan butuh modal inti minimal Rp3 triliun untuk menyerap berbagai risiko sebagai dampak dari ketidakpastian perekonomian world.

“Perbankan juga memerlukan dukungan permodalan yang kuat untuk memberikan dukungan keuangan baik untuk ekspansi usaha, penyediaan infrastruktur yang memadai sebagai dampak digitalisasi dan kebutuhan masyarakat,” katanya dalam webinar “Strategi Pemenuhan Modal Inti Minimal dan Peluang Konsolidasi Financial institution Pembangunan Daerah” di Jakarta, Kamis.

Financial institution umum diberikan waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut sampai akhir 2022, sementara Financial institution Pembangunan Daerah (BPD) diberikan waktu sampai akhir 2024.

Selain berbagai risiko perekonomian world karena konflik geopolitik, pelemahan kinerja ekonomi beberapa negara, kenaikan inflasi, dan pengetatan kebijakan moneter, perbankan juga mengalami tantangan struktural, seperti daya saing yang rendah, perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar.

Pemegang saham perbankan diberikan keleluasaan untuk memenuhi kewajiban modal inti minimal sebesar Rp3 triliun, misalnya dengan melakukan penambahan modal atau melakukan konsolidasi.

“Apabila pemegang saham pengendali sudah mampu mandiri, banyak hal bisa dilakukan untuk menambah setoran modal, bisa dengan proper factor, pemupukan laba, mengundang mitra strategis, menyetorkan saham, dan IPO,” imbuhnya.

Konsolidasi perbankan dapat dilakukan melalui penggabungan, pengambilan alihan, dan pembentukan kelompok usaha financial institution (KUB).

Skema terakhir dapat dilakukan apabila pemegang saham pengendali atau perusahaan induk mampu memenuhi kecukupan likuiditas financial institution yang berada dalam KUB yang nantinya memiliki struktur yang terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak.

“Adapun financial institution anggota KUB hanya wajib memenuhi ketentuan modal inti paling sedikit Rp1 triliun,” ucapnya.

Baca juga: BSI dinilai punya urgensi perkuat modal lewat right issue pada 2022

Baca juga: DPR minta Kemenkeu optimalkan modal hasil ‘right issue’ BTN

Baca juga: OJK: 37 bank masih miliki modal inti di bawah Rp3 triliun

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *