Peneliti sebut market sebagai pemungut pajak perlu pertimbangan

Peneliti sebut market sebagai pemungut pajak perlu pertimbangan

Untuk market ini, sementara dianggap tidak mempunyai kapasitas, karena dia hanya menjadi intermedia dalam suatu transaksi, dia tidak mengetahui standing si dealer sudah memenuhi syarat atau tidak.

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Indonesia Middle for Tax Regulation Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta GM Adrianto Dwi Nugroho menilai penunjukan market sebagai pemungut pajak perlu pertimbangan lebih mendalam mengingat kebijakan itu dapat melemahkan sistem self review.

“Untuk market ini, sementara dianggap tidak mempunyai kapasitas, karena dia hanya menjadi intermedia dalam suatu transaksi, dia tidak mengetahui standing si dealer sudah memenuhi syarat atau tidak,” kata Adrianto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat

Ia memastikan kebijakan tersebut berkebalikan dengan sistem self review, yang selama ini dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia, mengingat selama ini kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Baca juga: Sri Mulyani: Penerimaan pajak 2023 bakal naik Rp2,9 triliun karena PPN

Ia pun mengkhawatirkan terjadi disinformasi karena market yang diminta untuk memotong dan menyetorkan pajak ke kas negara, tidak mengetahui standing maupun informasi milik Wajib Pajak atau PKP, salah satunya terkait quantity transaksi.

“Itu bisa mempengaruhi kapasitas intermedia, termasuk dari dealer apakah sudah PKP atau belum untuk memenuhi syarat tersebut. Jadi dari sisi kapasitas market ini ada drawback yang harus diselesaikan, sebelum ini bisa diterapkan,” katanya.

Sebelumnya, salah satu pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengamanatkan market untuk menjadi pihak yang dapat memungut PPN atas barang yang dijual di market serta memotong PPh atas penghasilan dealer.

Saat ini, peraturan turunan untuk penciptaan ekosistem yang kuat dalam iklim berusaha secara virtual tersebut sedang dirumuskan agar pelaksanaan kebijakan perpajakan dari perdagangan bold bisa menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan virtual.

Baca juga: DJP kumpulkan PPN PMSE Rp8,2 triliun sampai akhir Agustus 2022

Kasubdit Peraturan PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bonarsius Sipayung memastikan peraturan pajak bagi e-commerce tersebut belum hadir dalam waktu dekat, mengingat masih ada pematangan regulasi secara mendalam.

Meski demikian, ia menegaskan bila peraturan tersebut muncul, maka tidak akan mengganggu kinerja dari e-commerce maupun pelaku usaha. Selain itu, Bonar menjamin tanggung jawab pembayaran PPN dan PPh masih dibebankan kepada Wajib Pajak atau penjual dan pembeli, bukan market.

“Ketika pasal baru muncul, bagaimana standing PKP dengan kewajibannya? Kewajiban para service provider PKP tetap customary, sesuai ketentuan. Saat jual barang dia wajib memungut PPN ditandai dengan memungut faktur,” kata Bonar.

Ia juga mengakui terdapat tantangan tersendiri untuk mengatur pelaku UMKM di dalam e-commerce, salah satunya karena lokasi penjualan yang tidak pasti, sehingga perlu regulasi yang lebih adil antara pelaku usaha on-line dan offline.

 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link


Leave a Reply

Your email address will not be published.