Washington DC, AS (ANTARA) – Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya urgensi kerangka kecukupan modal untuk meningkatkan peran dan kapasitas pembiayaan berbagai Financial institution Pembangunan Multilateral (MDB).

“Kerangka kecukupan modal adalah solusi tepat yang dapat membantu optimalisasi neraca MDB, baik dalam pembahasan possibility urge for food, pembiayaan kreatif maupun pemanfaatan lebih banyak callable capital,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pidato kunci dalam Konferensi Peningkatan Peran dan Kapasitas MDB dalam Pembiayaan Pembangunan di Washington DC, AS, Rabu waktu setempat.

Sri Mulyani mengatakan pemegang saham telah mempertimbangkan kemungkinan adanya adaptasi terhadap kerangka kerja saat ini untuk memaksimalkan kapasitas pembiayaan MDB yang finalisasinya sudah dilakukan pada Juli 2022 atas dukungan Presidensi Indonesia.

“Laporan tersebut menunjukkan bahwa pembebasan modal di neraca MDB, yang berpotensi dapat menyediakan pembiayaan tambahan, tentu saja termasuk solusi yang cukup menjanjikan dalam situasi saat ini,” katanya.

Ia pun menegaskan berbagai rekomendasi untuk penguatan peran MDB akan terus didiskusikan dalam Presidensi G20 agar dapat dikomunikasikan serta segera diadopsi dalam Presidensi G20 India pada 2023.

Saat ini, kebutuhan negara-negara terhadap MDB yang meliputi Financial institution Dunia serta empat financial institution pembangunan regional seperti Financial institution Pembangunan Asia (ADB), Financial institution Pembangunan Afrika (ADB), Financial institution Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) serta Kelompok Financial institution Pembangunan Antar Amerika (IDB) sangat tinggi.

Tingginya ketidakpastian dan volatilitas world yang terus berlanjut menjadi penyebab terjadinya ketergantungan tersebut, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya MDB semakin mendesak.

Sementara itu, President Middle for World Construction Masood Ahmed mengatakan seruan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui MDB merupakan cerminan dari meningkatnya kebutuhan untuk menindaklanjuti SDGs dan pembiayaan lainnya.

“Terdapat juga seruan khusus untuk pembiayaan proyek terkait perubahan iklim dan world public items yang tidak hanya membutuhkan adaptasi dari peran lembaga-lembaga (MDB) ini agar lebih selaras dalam menanggapi tantangan hari ini, tetapi juga kemampuan untuk membiayainya,” katanya.

Baca juga: Sri Mulyani ajak Bank Dunia terlibat agenda prioritas Indonesia

Baca juga: Menkeu-Mentan G20 siap mitigasi risiko kerawanan pangan

Baca juga: ADB rencanakan program 14 miliar dolar untuk redakan krisis pangan


 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *