Semua transaksi yang menggunakan NIK diharapkan dapat tercatat. Jadi kita lebih mudah membandingkan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa penerapan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan memperluas foundation records pajak melalui pencatatan transaksi ekonomi.

“Semua transaksi yang menggunakan NIK diharapkan dapat tercatat. Jadi kita lebih mudah membandingkan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak,” katanya dalam Podcast Cermati yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Ia menyebut saat ini banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa tercatat termasuk transaksi wajib pajak dengan perbankan luar negeri sehingga menyulitkan pengawasan pembayaran pajak.

Baca juga: Staf Ahli Menkeu: Pembaruan sistem Coretax perkuat pengawasan pajak

Dengan pengintegrasian NIK menjadi NPWP, pemerintah dapat mengetahui dengan lebih element aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk overall pengeluaran dalam satu bulan yang dapat dibandingkan dengan pelaporan pajaknya.

“Jadi bisa terlihat berapa pengeluaran masyarakat. Apabila tampaknya pengeluarannya besar tapi pembayaran pajaknya kurang, mungkin ada penghasilan yang tidak dilaporkan, ini yang diawasi,” katanya.

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga didorong untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi mereka untuk mempermudah pengawasannya.

Frans menyebutkan pengintegrasian NIK dengan NPWP diharapkan dapat menghasilkan records masyarakat dengan standar yang lebih baik, misalnya saja terkait penulisan nama dan alamat tinggal masyarakat.

“Misalnya records identitas di KTP terkadang berbeda dengan alamat sebenarnya karena kesalahan nomor rumah. Ini akan mengganggu pengawasan perpajakan karena petugas kesulitan menemukan rumah wajib pajak yang dimaksud,” ucapnya.

Baca juga: Dirjen Pajak sebut penerapan NIK sebagai NPWP target jangka panjang

Pengintegrasian NIK ke dalam NPWP diharapkan dapat memperluas foundation pajak pemerintah setelah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dilakukan.

PPS yang dijalankan sepanjang Januari sampai Juni 2022 menunjukkan bahwa peserta PPS tidak lagi hanya masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

“Artinya PPS menunjukkan kita telah memiliki lebih banyak records dari yang sebelumnya sehingga data-data kegiatan ekonomi bisa kita kumpulkan dari siapapun, tidak lagi melihat standing sosial dan jabatannya,” ucapnya.

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *