Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendorong budaya pengelolaan dan pemanfaatan information dengan baik lantaran seluruh pihak kini semakin memerlukan information, baik untuk kepentingan organisasi maupun masyarakat.

Dengan demikian, seluruh pihak saat ini bukan hanya bisa menyimpan sebuah information, tetapi harus bisa dikelola dengan baik sehingga pada ujungnya bisa dimanfaatkan.

“Dimanfaatkannya itu bahkan sampai dengan perumusan kebijakan yang selanjutnya. Budaya ini yang ingin kami kembangkan, budaya ini ingin kami dorong,” ungkap Suahasil dalam acara Chief’s Communicate 2022 dan Penganugerahan Information Tradition Awards yang dipantau secara bold di Jakarta, Selasa.

Jika hal tersebut tidak bisa didorong, ia menilai seluruh information yang ada di sebuah lembaga, kementerian, maupun organisasi hanya bisa dimiliki dan tidak berguna sama sekali.

Di pemerintahan saat ini, terutama kementerian secara keseluruhan, semakin menyadari pentingnya information yang dimiliki. Apalagi selama dua setengah tahun terakhir ini, saat Indonesia dilanda COVID-19.

Salah satu information yang penting dimanfaatkan dengan baik saat pandemi menyerang adalah information kesehatan, yakni di antaranya untuk distribusi paket obat COVID-19 secara free of charge dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Suahasil mengaku hingga kini masih banyak masyarakat yang menceritakan dan mengingat momen tersebut karena puas terhadap tanggapan pemerintah yang cepat dengan information yang dimiliki.

“Semua terjadi secara actual time. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita mengapresiasi information,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia menyebutkan kepuasan masyarakat tersebut menjadi sebuah tanda bahwa pemerintah bisa mengurus masyarakat dan negeri dengan lebih pintar.

Hal-hal itu kini terus dibangun oleh pemerintah, tidak hanya di sektor kesehatan, namun di sektor keuangan, perbankan, hingga dunia usaha, yang semakin lama semakin mengapresiasi information.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan tekankan pentingnya pengelolaan data JKN-KIS

Baca juga: Mendes PDTT mendorong desa punya kedaulatan pengelolaan data

Baca juga: Perlunya pengelolaan keamanan data terkait NIK pengganti NPWP


 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *